Menurut “Grundgesetz” - Undang Undang Dasar Jerman, pendidikan merupakan kewengan masing-masing negara bagian, walaupun demikian untuk sinkronisasi arah pendidikan, pada tahun 1970 semua negara bagian membentuk “ Bund-Länder-Kommission für Bildungsplan und Forschungsförderung” - Komisi Bersama untuk Rancangan Pendidikan dan Bantuan Penelitian. Dengan adanya Konferensi Tahunan antar Menteri Kultur dan Kebudayaan negara-negara bagian, secara institusional merupakan Gremium terpenting untuk mengkoordinasikan arah pendidikan dari masing-masing negara bagian di Jerman.

Rentang waktu Wajib Sekolah lamanya berkisar antara 9 - 10 tahun, dimulai dari usia 6 tahun sampai dengan 18 tahun.

Ada 4 Garis Besar Haluan System Pendidikan Jerman:
1. Hak seluruh warganegara untuk memperoleh Pendidikan melalui program Wajib Belajar.

2. Wajib Pajak menanggung biaya Pendidikan.

3. Negara melalui aparaturnya merupakan mayoritas pelaksana Pendidikan.

4. Aturan dan arah Pendidikan merupakan kewenangan negara.

Pada tahun 1996, dana yang dikeluarkan untuk pendidikan sebesar DM 170,2 Mrd atau sebanding dengan 4,8 % dari GNP-nya, ditambah dari dana pengeluaran privat rumahtangga dan sektor swasta/pengusaha untuk pendidikan/pelatihan lanjutan sebesar DM 63 Mrd plus dana dari institusi negara untuk sektor kerja dan pendidikan sebesar DM 5,4 Mrd.